TAPANULIPOST.com – Data pemerintah Jepang menunjukkan bahwa negara itu mengalami penurunan jumlah penduduk terbesar dalam catatan selama 12 tahun berturut-turut. Populasi Jepang pada tahun 2022 turun 556.000 dari tahun sebelumnya menjadi 124,9 juta, menurut laporan Japan Today.

Dalam laporannya, pada 1 Oktober 2022, populasi Jepang termasuk penduduk asing mencapai 124.947.000, dengan jumlah warga negara Jepang turun 750.000 menjadi 122.031.000. Jepang memerlukan langkah mendesak untuk membangun sistem sosial demi mengatasi tantangan ganda berupa penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua.

Dikutip dari laporan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, seluruhnya 47 prefektur Jepang kecuali Tokyo mencatat penurunan jumlah penduduk pada Oktober tahun lalu. Populasi Okinawa menyusut 0,01 persen, pertama kali turun sejak dikembalikan ke pemerintahan Jepang pada 1972.

Populasi pekerja, atau orang antara 15 dan 64, turun sebanyak 296.000 menjadi 74.208.000 atau setara 59,4 persen dari keseluruhan populasi. Persentase tersebut setara dengan rekor terendah dari tahun sebelumnya. Mereka yang berusia 14 tahun ke bawah menyumbang rekor terendah sepanjang masa sebesar 11,6 persen dari total populasi. Sementara itu, orang berusia 65 tahun ke atas mencatat rekor tertinggi sebesar 29 persen.

Perdana Menteri Fumio Kishida memprediksi pada kesempatan sebelumnya bahwa pada 2030 mendatang, jumlah anak muda di Jepang hanya akan ada setengah dari jumlah saat ini. Hal itu diungkapkannya dalam kondisi jumlah bayi yang lahir di Jepang pada 2022 turun ke rekor terendah baru selama tujuh tahun berturut-turut, mencapai di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899.

“Pada tahun 2030-an, populasi muda di Jepang akan menurun dua kali lipat dari angka saat ini. Enam hingga tujuh tahun ke depan akan menjadi kesempatan terakhir untuk membalikkan angka kelahiran yang menurun,” ungkap Kishida. Populasi Jepang yang semakin menua menjadi isu yang semakin mendesak dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.