TAPTENG, TAPANULIPOST.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemuda Bersatu Sibolga-Tapanuli Tengah (FORMAPSITA), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (28/7).

Para mahasiswa ini meminta para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslih agar bekerja dengan profesional dan bersikap netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu pada Pilkada Tapteng 2017 mendatang.

“KPU dan Panwaslih agar bekerja secara profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas tanpa adanya intervensi serta tunggangan politik oleh pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dalam proses jalannya pesta demokrasi,” ujar Heriamsyah Simanjuntak dalam orasinya.

Mahasiswa juga mengingatkan KPU dan Paswaslih agar tidak terjadi money politik selama Pilkada berlangsung, serta tidak terjadi gratifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kita berharap praktek suap menyuap tidak terjadi dalam proses jalannya Pilkada. Toh kedepan rakyat Tapteng yang akan merasakan kesejahteraan dari lahirnya pemimpin yang berkualitas. Jika terjadi kecurangan, kami yang terdepan melaporkan anda ke ranah hukum,” tukasnya.

Mereka juga berharap akan lahir proses pilkada yang berkualitas, mengingat anggaran yang diserap dari APBD Tapteng Tahun 2016 untuk biaya pesta demokrasi jumlahnya cukup besar, yakni sekitar Rp 40 milyar.

“Harapan kita dengan anggaran yang sangat besar itu, sudah dapat dipastikan akan melahirkan Pilkada yang berkualitas, maka konsikuensinya adalah akan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula,” ucapnya.

Berikut pernyataan sikap dari FORMASITAP yang dibacakan salah seorang orator unjuk rasa mahasiswa.

  1. Meminta kepada Komisioner KPU jangan ada permainan KPU meminta saweran terhadap peserta Pilkada.
  2. Meminta Panwaslih bekerja secara profesional, dimana Panwaslih adalah pihak yang paling bertanggungjawab jika terjadi money politik dalam meloloskan verifikasi balon – balon Bupati Tapteng kedepan.
  3. Meminta kepada PNS, TNI dan Polri untuk bersikap netral dalam menyongsong Pilkada 2017 nanti.
  4. Meminta kepada Komisioner KPU Tapteng untuk bersikap netral, Independen, jujur dan adil dalam melaksanakan tahapan dan proses Pilkada, sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2015.
  5. Meminta kepada KPU untuk mempublikasikan realisasi anggaran kepada media/publik.
  6. Meminta kepada DPRD Tapteng untuk membentuk Pansus yang bekerja mengawasi kinerja dan anggaran penyelenggara Pemilukada dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas publik menuju demokrasi yang sehat dalam proses Pilkada Tapteng 2017.
  7. Meminta kepada Panwaslih agar mengawasi dengan sikap independen jalannya Pemilukada Tapteng tanpa ada tebang pilih, dan bebas dari intervensi kepentingan politik manapun pada Pilkada nantinya.
  8. Meminta kepada KPU dan Panwaslih bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
  9. Sampai hari ini kita masih percaya terhadap KPU dan Panwas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan. Dan, agar tidak menghianati jalannya proses demokrasi di Tapanuli Tengah.

teatrikal-unjukrasa-mahasiswa

Mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal memancing ikan dan uang, dan juga melepaskan seekor kucing sebagai simbol peringatan agar KPU dan Panwaslih tidak menjadi “kucing garong”.

Amatan, usai menyampaikan orasinya di depan kantor KPU Tapteng, para pengunjuk rasa kemudian bergerak melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati dan DPRD Tapteng. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini berjalan dengan aman dan tertib, serta mendapat pengawalan puluhan personil kepolisian dan Satpol PP Tapteng.