TAPANULIPOST.com – Benny K Harman, anggota Komisi III DPR, merespons pernyataan Menko Polhukam, Mahfud Md, yang menginginkan pihak yang berbicara saat rapat soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun datang dengan suara keras.
Benny mengatakan bahwa anggapan ada motif politik di balik pernyataan Mahfud tidak bisa dihindari.
“Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan,” ujarnya.
Benny menduga Mahfud menggunakan informasi tentang transaksi mencurigakan Rp 349 triliun untuk kepentingan politiknya. Dia meminta Mahfud memberikan penjelasan yang detail tentang maksud transaksi mencurigakan itu.
“Bukan dari kami loh, kami nggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komite (Ketua Komite TPPU), bertengkar dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simpel, ketua komite ya kan, Menko Polhukam,” lanjut dia.
Benny juga menuding bahwa Mahfud mungkin memiliki motif untuk menyingkirkan Menkeu Sri Mulyani atau untuk menyingkirkan tokoh tertentu.
“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja ya kan,” katanya.
Benny menyinggung pernyataan Mahfud bahwa pemerintah bukanlah bawahan DPR saat membicarakan tentang transaksi kejanggalan Rp 349 triliun ini. Benny meminta Mahfud untuk saling menghargai antara lembaga negara.
“Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Siapa yang, kita nggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah,” kata Benny.
Rapat antara Mahfud dengan Komisi III DPR tentang transaksi kejanggalan Rp 349 triliun seharusnya digelar pada hari Jumat (24/3), namun ditunda dan dijadwalkan untuk digelar pada hari Rabu (29/3).
Tinggalkan Balasan