Selain itu, Ketua DPRD juga mengusulkan penghapusan seluruh kegiatan Bimtek di lingkungan Pemkab Tapteng, baik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun untuk kepala desa.

Di sisi lain, Ketua DPRD juga meminta Bupati Masinton untuk memperjuangkan nasib dan kejelasan status tenaga honorer agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Surat tersebut turut ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, KPK, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumut, dan Kejaksaan Tinggi Sumut. Baca selengkapnya