TAPTENG, TAPANULIPOST.com – Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Muda Perjuangan Rakyat (GEMPAR), berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah di Jln Dr FL Tobing, Pandan, Selasa (9/8). Pengunjuk rasa menyatakan Sukran Jamilan Tanjung dinilai gagal membangun Kabupaten Tapanuli Tengah selama menjabat sebagai Bupati Tapteng.

“Masyarakat kecewa karena anggaran yang bersumber dari uang rakyat tahun 2014 dan 2015 tidak berpihak pada  kepentingan rakyat. Ini dilihat masih banyak jalan seperti kubangan kerbau di Tapanuli Tengah,” ujar Binahati Ziliwu dalam orasinya.

Kekecewaan terbesar yang juga dirasakan masyarakat adalah tentang kasus penipuan yang diduga dilakoni oleh Sukran Jamilan Tanjung, dalam pengurusan bidan PTT dengan uang sebesar Rp35 juta. Bahkan kasus ini telah dilaporkan oleh korban atas nama Sumiati Daeng dan Yusnidar Laoly, dengan terlapor Sukran Jamilan Tanjung.

“Masyarakat menilai moral kepemimpinan Sukran bobrok, terbukti dari kasus penipuan itu. Bagaimana seorang pemimpin yang diduga melakukan penipuan terhadap masyarakat sendiri. Itu tidak mencerminkan teladan bagi masyarakatnya sendiri,” katanya.

Pengunjukrasa bergerak menuju kantor Bupati Tapteng. (TAPANULIPOST.com)
Pengunjukrasa bergerak menuju kantor Bupati Tapteng. (TAPANULIPOST.com)

Bukan itu saja, massa juga menyuarakan Sukran Jamilan Tanjung sebagai mantan narapidana dalam kasus penipuan CPNS atas nama Maskur Simatupang. Uang yang diterima Sukran sebesar Rp30 juta. Perkara ini telah dibuktikan dengan vonis dari Pengadilan Negeri Sibolga.

“Dalam amar putusan itu, Sukran Jamilan Tanjung divonis 3 bulan 14 hari penjara potong masa tahanan. Apakah itu sebagai contoh kepada rakyatnya sendiri, itu sangat memalukan,” ujarnya.

Mereka juga menyinggung tentang pembangunan Museum Barus Raya yang sampai saat ini belum selesai. Dimana masalah itu masih dalam penyidikan pihak Kejati Sumut. Sebab dana pembangunannya terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme yang juga disebut-sebut melibatkan Sukran Jamilan Tanjung. Begitu pun tentang pemutasian pegawai yang sarat praktek transaksional uang.

“Kami tidak yakin lagi dengan apa visi misi yang disampaikan oleh Sukran, terlebih semasa Sukran menjabat Bupati, rotasi jabatan diduga ada dana transaksional penempatan jabatan baik jabatan Eselon maupun Kepala Sekolah. Dan hal itu bukan menjadi rahasia lagi,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Binahati, masyarakat Tapanuli Tengah sudah menaruh harapan besar kepada Sukran untuk membawa Tapteng kearah yang lebih baik pasca penahanan mantan Bupati Tapteng Bonaran Situmeang oleh KPK.

“Setelah Bonaran ditahan KPK, kami yakin Sukran dapat membawa perubahan baik di kabupaten Tapanuli Tengah ini. Akan tetapi kenyataannya banyak timbul persoalan-persoalan hukum setelah Sukran menjabat Bupati Tapteng. Kami tidak akan percaya lagi apapun visi misi Sukran yang ingin membangun kembali Kabupaten Tapteng,” tukasnya.

Aspirasi pengunjuk rasa disahuti oleh Jontriman Sitinjak mewakili Sekretaris Daerah Hendri Tobing yang juga selaku Plh Bupati Tapanuli Tengah. Selanjutnya massa bergerak menuju kantor DPRD. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian.