Tapanulipost.com, Jakarta – Komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat berbuah apresiasi. Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026, yang digelar BPJS Kesehatan, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong perluasan kepesertaan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga masyarakat di wilayahnya dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih adil dan merata.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor yang kuat, terutama peran aktif pemerintah daerah.
“Program JKN adalah instrumen negara untuk memastikan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen kepala daerah dalam melindungi warganya,” ujar Ghufron.
Gufron memaparkan, hingga 31 Desember 2025, kepesertaan Program JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif 81,45 persen. Angka ini bahkan melampaui target nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Menurut Ghufron, peran kepala daerah sangat menentukan, mulai dari mendorong warga terdaftar hingga memastikan kepesertaan tetap aktif melalui kebijakan dan dukungan anggaran daerah.
“Ketika kepala daerah punya komitmen kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat bisa diwujudkan secara lebih merata,” jelasnya.
Selain memperluas akses layanan kesehatan, capaian UHC juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
Berdasarkan penelitian LPEM FEB UI tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan lebih rendah, akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta beban pengeluaran kesehatan rumah tangga yang menurun.
Peningkatan kepesertaan juga berbanding lurus dengan pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta JKN ke fasilitas kesehatan mencapai dua juta kunjungan per hari.
Untuk menjaga kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan mendorong transformasi digital.
Sejumlah kanal layanan non-tatap muka telah dikembangkan, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA melalui WhatsApp, hingga Care Center 165.
“Peserta juga bisa memanfaatkan antrean online dan fitur i-Care JKN untuk melihat riwayat pelayanan kesehatan, sehingga dokter dapat memberikan layanan lebih cepat dan tepat,” tambah Ghufron.
Dalam ajang ini, UHC Awards 2026 diberikan dalam tiga kategori, yakni Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu semangat bagi daerah lain yang belum mencapai UHC.
“Ini bukan garis akhir, melainkan fondasi awal untuk menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong seluruh anak bangsa,” tegas Ghufron.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Program JKN merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat.
“Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit. Inilah amanat konstitusi yang harus terus kita jaga,” kata Cak Imin.
Ia menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 99 persen penduduk pada 2029, sekaligus menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kepesertaan.
“Tidak boleh ada daerah yang justru jumlah peserta JKN-nya menurun. Selain memperluas cakupan, kualitas layanan kesehatan juga harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Cak Imin berharap UHC Awards 2026 dapat menjadi pemantik bagi seluruh daerah agar mempercepat pencapaian UHC, sehingga seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan dapat hidup lebih sehat. (tp/rl)
Baca Berita menarik lainnya dari Tapanulipost.com di GOOGLE NEWS
Dapatkan berita terkini lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Tapanulipost.com dengan klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan