Yakni secara bersama-sama dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara senilai Rp731,1 juta.
“Karena kerugian keuangan negara telah dikembalikan, maka para terdakwa tidak dibebani pidana tambahan membayar Uang Pengganti (UP),” urai Syafril Batubara.
Hal memberatkan, perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya.
“Baik penuntut umum maupun terdakwa dan tim penasihat hukum memiliki hak yang sama selama 7 hari untuk pikir-pikir. Apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding,” pungkasnya.
Baca juga: Warna Air Laut Sibolga Berubah Jadi Kecoklatan, Disebut Fenomena Red Tide
Sementara usai persidangan, JPU Hendri Sipahutar menyatakan pikir-pikir atas putusan yang baru disampaikan majelis hakim tipikor tersebut. Ketiga terdakwa sebelumnya dituntut masing-masing pidana 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.
“Iya. Memang ketiga terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan membayar UP. Uang yang telah dititipkan kepada kami dirampas untuk negara guna menutupi kerugian keuangan negara,” urai Hendri.
Baca juga: Pria Telanjang Pamer Alat Vital Berdiri Naik Motor Viral di Media Sosial
Fakta terungkap lainnya di persidangan, saluran irigasi sepanjang 1,7 km yang semestinya mengairi 200 Ha sawah warga, tidak sesuai dengan perencanaan alias gagal. Air yang dipompa dari sungai ke bak penampungan mentok di saluran irigasi di titik 790 meter. Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015.
Sementara mengutip dakwaan, terdakwa sempat melakukan Harga Perkiraan Sementara (HPS) sebesar Rp1,9 Miliar.
Baca juga: Kedua Pria Ini Bawa 25 Kg Ganja dari Madina, Sopir Minta Jatah 1 Kg
Perkara korupsi tersebut terungkap atas audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut. Ada temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp731 juta lebih disebabkan terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan. (*)
Tinggalkan Balasan