Tapanulipost.com, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mendorong penyusunan transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis wilayah. Langkah ini bertujuan memperkuat pelayanan publik di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam.
“BPN harus bekerja lebih efektif agar layanan publik tetap maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia, Senin (11/5/2026).
Saat ini, struktur organisasi Kantah dibangun dengan pendekatan tematik. Pembagian seksi mengacu pada jenis fungsi dan layanan teknis, mulai dari Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Wamen Ossy menekankan agar jajaran melakukan kajian matang dan mendalam di tahap awal perumusan transformasi ini. Tujuannya agar Kantah mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif.
“Persoalan di lapangan muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misalnya, ada kawasan yang berkembang cepat karena investasi, lalu muncul kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa. OTK saat ini menitikberatkan pada penguasaan fungsi dan teknis, sementara pendekatan wilayah memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Wamen Ossy memaparkan sejumlah manfaat OTK berbasis wilayah. Pendekatan ini memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
“Kita menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini bukan penanganan sektoral, tapi harus menyeluruh. Semua harus memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menyoroti pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke daerah. Ia menegaskan koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi kunci transformasi pelayanan.
“Struktur organisasi menentukan jalannya proses pelayanan publik. Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, kualitas terjamin, sekaligus mengembangkan SDM untuk memenuhi itu,” pungkasnya. (tp/rl)
Baca Berita menarik lainnya dari Tapanulipost.com di GOOGLE NEWS
Dapatkan berita terkini lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Tapanulipost.com dengan klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan