Tapanulipost.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Nusron menyatakan, Kementerian ATR/BPN tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah serta kesesuaian tata ruang.
“Kalau tanah sudah disediakan pemerintah daerah, kami akan verifikasi status kepemilikannya. Ini penting dalam konteks land tenure,” ujar Nusron, Selasa (20/05/2025).
Ia menegaskan, proses verifikasi bertujuan memastikan tanah yang digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan maupun kepemilikan tanah antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
“Dari 69 lokasi yang belum disetujui Kementerian PU, sebagian besar ternyata merupakan lahan sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” ungkapnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang membuka rapat menyebutkan, dari 367 usulan lahan, terdapat 115 lokasi yang belum dinyatakan clean and clear. Hingga saat ini, baru 35 lahan dinyatakan layak.
Program Sekolah Rakyat direncanakan membangun 200 sekolah, mulai dari SD hingga SMA, untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh pendidikan berkualitas.
Saifullah berharap rapat koordinasi ini menjadi pijakan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam merealisasikan arahan Presiden.
“Mari kita jalankan program ini dengan terbuka, sesuai aturan, dan siap menerima kritik serta saran,” katanya. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Tapanulipost.com di GOOGLE NEWS
Dapatkan berita terkini lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Tapanulipost.com dengan klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan