TAPTENG, TAPANULIPOST.com – Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani dengan tegas menyatakan akan langsung mencopot Lurah dari jabatannya, jika terbukti melakukan pungli.
Hal itu disampaikan Bupati menanggapi adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum Lurah Kalangan terhadap warganya saat pengurusan surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan elpiji 3 Kg bersubsidi.
“Kalau memang ada bukti dan memang betul itu dilakukannya, dan sempat (urusan) mesjid pun dimintanya pula lagi uang, kita copot besok,” ucap Bakhtiar Sibarani usai rapat paripurna penyampaian LKPj Tahun 2016 di Gedung DPRD Tapteng, Selasa (6/6).
Bupati mengatakan, akan segera memanggil oknum Lurah serta pihak yang berkaitan dengan pengurusan surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan elpiji tersebut untuk dimintai keterangannya.
“Nanti kami cek dulu kebenarannya. Kalau memang betul terjadi saya copot beliau,” tukas Bakhtiar.
Baca juga : Pedagang Ini Sebut Lurah Minta Rp500 Ribu Saat Urus Izin Usaha Elpji 3 Kg
Ditempat yang sama, Camat Pandan, Doly Simatupang juga menyatakan akan segera memanggil oknum Lurah tersebut.
Camat mengaku tidak pernah memberikan perintah untuk mengutip uang kepada warga yang mengurus rekomendasi mendirikan pangkalan elpiji.
“Untuk pengurusan usaha gas elpji itu, tidak pernah keluar dari mulut Camat untuk diminta bagian Camat. Saya tidak pernah menyampaikan itu. Saya akan memanggil Lurah dan masyarakat yang mengaku diminta biaya oleh Lurah,” ujar Camat Pandan, Doly Simatupang.
Seperti diberitakan sebelumnya, oknum Lurah Kalangan Hasudungan Sihombing diduga melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan elpiji 3 Kg bersubsidi.
Baca juga : Warga Resah, Air Parit di Simpang Lampu Merah Pandan Bau Busuk
Bahkan, Lurah Kalangan, Kecamatan Pandan itu disebut mematok biaya administrasi dengan harga yang bervariasi mulai 250 ribu hingga Rp.500 ribu kepada warganya yang ingin membuka usaha kecil menengah (UKM), menjual elpiji.
Namun Lurah Kalangan Hasudungan Sihombing membantah kalau dirinya ada memungut biaya pengurusan surat izin untuk usaha pangkalan gas elpigi seperti yang dikeluhkan warganya itu.
“Gak betul itu pak,” ucap Lurah dengan ketika dikonfirmasi melalui selular. (red)
Tinggalkan Balasan