TAPANULIPOST.com – Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani melakukan kegiatan reses untuk serap aspirasi guru dan siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan salah satu daerah pemilihannya di Dapil IX Sumut.

Salah satu lokasi kunjungan reses Rahmansyah Sibarani yaitu di SMKN 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Rabu (30/11/2022) dimulai sejak pukul 8.30 WIB.

Rahmansyah pada kesempatan itu menerima berbagai aspirasi, dari mulai Kepala Sekolah, Ketua Komite hingga para guru terkait kebutuhan pendidikan di SMKN 1 Badiri.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala SMKN 1 Badiri, Kasdi Simanjuntak yang mengeluhkan sengketa tanah tempat berdirinya SMKN 1 Badiri, yang hingga kini belum selesai dengan pemilik lahan.

Baca JugaSekwan Tidak Mau Paraf SPT Sidak Anggota DPRD Tapteng, Alasannya Minta Persetujuan
Advertisements

Selain itu, Kasdi Simanjuntak mengharapkan bantuan sarana prasarana sekolah yang masih minim dan banyak yang sudah rusak akibat terkena banjir.

“Persoalan tanah sekolah ini, sampai sekarang belum selesai. Sarana prasarana yang minim dan rusak karena banjir, termasuk ruang praktik. Sehingga untuk meningkatkan kompetensi siswa kita kesulitan. Mudah-mudahan dengan kedatangan pak Rahmansyah bisa terwujud apa yang kami inginkan,” ujar Kasdi Simanjuntak.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Komite SMKN 1 Badiri Edy Hutauruk, yang membenarkan bahwa sekolah tersebut kerap dilanda banjir.

Baca JugaGaji PPPK Paruh Waktu 3 Bulan Belum Dibayar, Fraksi NasDem Desak Bupati Tapteng Masinton Segera Cairkan

Karenanya, Edy yang mewakili seluruh orangtua siswa berharap bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan tembok penahan air yang mengelilingi komplek sekolah.

“Kami berharap dibangun tembok keliling sekolah, supaya banjir tidak lagi menerjang sekolah ini,” ujar Edy.

Baca JugaKetua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani Borong Takjil dari UMKM di Pandan, Dibagikan ke Pengendara Jelang Berbuka

Edy juga berharap agar Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan sekolah tersebut, yang belakangan dihentikan penyalurannya dapat kembali dikucurkan untuk membayar gaji guru honorer yang belum punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Dengan adanya BOP tersebut, tidak lagi membebani orangtua siswa dengan pengutipan uang SPP seperti yang terjadi selama ini.

“SPP Rp25 ribu perbulan, secara suka rela, karena BOP dihentikan. Honor guru yang gak punya NUPTK terkendala dan tidak mampu ditampung melalui dana BOS,” ungkap Edy Hutauruk.

Lanjut baca sambungan berikutnya: Rahmansyah berjanji perjuangkan anggaran pembangunan tembok…