Tapanulipost.com, Tapteng – Warga korban bencana yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapteng, Senin (20/4/2026).
Dalam aksinya, mereka mengungkapkan berbagai persoalan serius dalam penanganan pascabencana yang hingga saat ini belum terselesaikan secara maksimal.
Adapun tuntutan yang disampaikan warga korban bencana di Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut:
1. Mendesak pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih yang merata serta perbaikan sanitasi bagi masyarakat terdampak.
2. Mendesak percepatan perbaikan akses dan infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan yang masih rusak dan menghambat aktivitas masyarakat.
3. Mendesak penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) yang tepat sasaran, merata, dan transparan bagi seluruh korban terdampak.
4. Mendesak kejelasan dan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) yang layak serta kepastian hunian tetap (huntap) bagi masyarakat korban bencana.
5. Mendesak evaluasi dan verifikasi ulang data rumah rusak, serta penyesuaian bantuan sesuai tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat).
6. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulihan lahan pertanian yang rusak serta memberikan dukungan nyata kepada petani terdampak. Baca selengkapnya
7. Mendesak adanya program pemulihan UMKM dan ekonomi masyarakat yang terdampak agar dapat kembali beraktivitas secara normal.
8. Mendesak transparansi penuh terhadap pengelolaan bantuan tunai sebesar kurang lebih Rp18 miliar, termasuk daftar penerima dan alokasi anggaran
9. Mendesak kejelasan status dan solusi terhadap sekitar 90 tenaga kerja Dinas Lingkungan Hidup yang dirumahkan.
10. Mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian dan solusi bagi korban bencana yang mengontrak/sewa, yang selama ini belum terakomodir dalam bantuan
11. Mendesak peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, termasuk penanganan penyakit pascabencana dan trauma.
12. Mendesak pemerataan distribusi bantuan agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah terdampak.
13. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh guna mencegah terjadinya banjir berulang yang hingga saat ini masih terjadi.
14. Dengan tegas mendesak dan meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara dan kebutuhan nyata masyarakat yang terdampak bencana. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk segera mengambil langkah konkret, terukur, dan transparan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi yang berkelanjutan,” ujar Waiys Al-Kahrony Pulungan didampingi Anggiat Marito Panggabean selaku penanggungjawab aksi. (red)
Baca Berita menarik lainnya dari Tapanulipost.com di GOOGLE NEWS
Dapatkan berita terkini lainnya dengan bergabung di WhatsApp Channel Tapanulipost.com dengan klik tautan ini.
Tinggalkan Balasan