Terkait Pernyataan Sikap 16 PAC Hanura Tapteng Dukung Djoss, Sekretaris DPD Hanura Sumut : Mungkin Mereka Lagi Iseng-iseng

TAPTENG, TAPANULIPOST.com – Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi menganggap 16 PAC Hanura di Tapteng yang membuat pernyataan mendukung pasangan Djarot-Sihar itu, hanya lagi iseng-iseng.

Edison mengaku sudah melihat video yang menampilkan 16 Ketua PAC Hanura di Tapteng membuat pernyataan sikap mendukung dan siap memenangkan pasangan Djoss. Video tersebut telah tersebar di media sosial Facebook dan grup Whatsapp.

“Saya telah menonton video itu. Saya belum bisa menanggapinya lebih serius, karena saya hanya melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan gladi resik, gladi kotor. Karena biasanya yang membuat pernyataan sikap itu adalah suatu kegiatan yang ada prosesinya, dan tentu ada ketua DPC.

Saya tidak ada melihat mereka itu ada membuat pernyataan sikap kepada siapa. Yang membuat pernyataan sikap itu biasanya kepada pimpinan satu tingkat diatasnya yaitu Ketua DPC atau salah satu pengurus DPC. Di video itu saya tidak melihat ada orang yang menerima pernyataan sikap tersebut,” kata Edison Sianturi kepada TAPANULIPOST.com, Kamis, 24 Mei 2018.

[irp posts=”3860″ name=”16 PAC Hanura Tapteng Nyatakan Siap Menangkan Djarot-Sihar di Pilgubsu”]

Menurut Edison, seyogianya pemberian pernyataan sikap itu juga harus berbentuk surat yang ditandatangani dan distempel, itu baru betul.

“Saya bisa menanggapi, mungkin mereka lagi iseng-iseng. Tapi Ini menjadi bahan masukan bagi kita,” tuturnya.

Meski demikian, lanjut Edison, jika memang 16 PAC Hanura di Tapteng itu sungguh-sungguh dengan pernyataan sikap tersebut, maka harus siap menerima konsekuensinya.

Sebab, ungkap Sekretaris Hanura Sumut ini, bahwa DPP Partai Hanura yaitu Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura telah menandatangi dukungan kepada Edi Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Eramas).

[irp posts=”3835″ name=”Arifin Sianipar Dikabarkan Dapat Mandat Ketua Hanura Tapteng”]

“Yang jelas, selaku organisasi politik, kita harus menjalankan instruksi partai. Dengan ditandatanganinya surat dukungan itu, maka suatu kewajiban untuk kader di seluruh Provinsi Sumatera Utara untuk menjalankan itu.
Bagi yang tidak menjalankan maka dia akan dikenakan sanksi organisasi. Dan konsekuensinya harus ditanggung.

Kalau seandainya itu betul, maka mereka harus bersedia menerima sanksi organisasi. Dan itu adalah konsekuensi politik. Kita boleh berseberangan, tapi kita harus bersedia resiko dari pada sikap kita itu,” tukasnya. (Red)