Ini Klarifikasi Pemko Sibolga soal Mutasi yang Dianggap Langgar Aturan

  • Whatsapp
Foto : Sekda Pemko Sibolga, M Yusuf Batubara. (Dok. TAPANULIPOST.com)

SIBOLGA, TAPANULIPOST.com – Pemko Sibolga mengklarifikasi opini yang menyebut Wali Kota Sibolga melanggar aturan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemko Sibolga, yang dilaksanakan pada Kamis, 9 Januari 2020 kemarin.

Mutasi pejabat itu dinilai melanggar Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Aturan itu melarang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Muat Lebih

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Sibolga, Yusuf Batubara menjelaskan, pelantikan pejabat untuk mengisi kekosongan jabatan yang didasari hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara profesional pada November 2019 lalu.

Selain itu, lanjut Yusuf, untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah, yang mengharuskan pengukuhan atas penyesuaian perubahan nomenklatur beberapa organisasi perangkat daerah.

Baca juga :  Wali Kota Sibolga Lantik 11 Lurah, Ini Daftarnya

“Jadi, pelantikan itu tidak menyalahi aturan, karena kami tahu aturan. Seleksi jabatan kita laksanakan secara terbuka pada bulan November 2019 lalu. Dan SK penetapannya pun di tanggal 7 Januari 2020. Memang pelantikannya baru dilaksanakan, karena melihat kesediaan waktu Pak Wali Kota untuk bisa melaksanakan pelantikan,” jelas Yusuf Batubara kepada wartawan, Selasa, 14 Januari 2020.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sibolga, Zulkifli Sigalingging mengungkapkan, pihaknya telah menyurati Pemko Sibolga untuk meminta klarifikasi terkait mutasi pejabat yang dilaksanakan 6 bulan sebelum penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu Sibolga juga sudah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Sumut, terkait pelaksanaan mutasi pejabat di Pemko Sibolga itu.

Baca juga :  Bupati Bakhtiar Sibarani Lantik 152 Pejabat

“Kebetulan saat berlangsung pelantikan pejabat, kami sedang berada di luar kota. Maka, suratnya baru kami sampaikan siang tadi, ke Pemkot Sibolga,” ujar Zulkifli Sigalingging kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Sebagaimana diatur dalam UU nomor 10/2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada Pasal 71 ayat 2 disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sesuai jadwal, penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh KPU berlangsung pada 8 Juli 2020 mendatang. Sehingga, ada perbedaan satu hari sebelum jadwal penetapan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga.

“Kalau satu minggu ini tidak ada respon dari Pemko Sibolga, Bawaslu Sibolga akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, apakah akan melaporkannya ke Menpan RB ataupun ke Mendagri,” ujar Zulkifli Sigalingging.

Baca juga :  Bupati Bakhtiar Sibarani Mutasi Sejumlah Kepala Dinas

Dia menambahkan, secara internal, pihaknya masih melakukan kajian mendalam terhadap pasal 71, UU Nomor 10 tahun 2016 tersebut. Karena Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk bukanlah petahana.

“Artinya, kita masih melakukan penafsiran dan kajian mendalam,” kata Zulkifli.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, melantik dan mengambil sumpah sebanyak 101 Pejabat, mulai tingkat Pengawas hingga Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemko Sibolga.

Di antaranya, 9 PPT Pratama, 6 Kepala Bagian (Kabag), 1 Camat dan Lurah, 9 Sekretaris serta puluhan pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemko Sibolga, yang dilaksanakan di Gedung Nasional Sibolga, pada Kamis (9/1/2020).

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan, bahwa pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan yang didasari hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara profesional, penyesuaian perubahan nomenklatur dan pembinaan kepegawaian. (red)

Loading...

Pos terkait